PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 34/PJ/2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER- 34/PJ/2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN

KEWAJIBAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbanng :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepaluhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Mengingat     : 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak Yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan     : 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
5. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
6. Unit Pelaksana Pemeriksaan adalah unit yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melakukan Pemeriksaan.
7. Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili adalah Unit Pelaksana Pemeriksaan yang berwenang melakukan Pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan yang ada di tempat kedudukan atau tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai domisili Wajib Pajak sesuai dengan wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Pemeriksaan Lokasi adalah Unit Pelaksana Pemeriksaan yang berwenang melakukan Pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan yang ada di lokasi usaha atau tempat kegiatan usaha atau tempat pekerjaan bebas Wajib Pajak sesuai dengan wilayah kerjanya.
9. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
10. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak.
11. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
12. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.
13. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya.
14. Tempat penyimpanan buku, catatan, dan dokumen adalah tempat yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak, perusahaan penyimpan arsip atau dokumen dan/atau yang diselenggarakan oleh pihak lain.
15. Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau sumber penghasilan Wajib Pajak yang diperiksa.
16. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
17. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
18. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
19. Tim Quality Assurance Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas.
20. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan. 
21. Penghasilan Kena Pajak Yang Tidak Dapat Dihitung adalah Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak dengan prosedur sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan.
22. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir adalah Laporan Hasil Pemeriksaan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak.
23. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

Pasal 2

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

BAB II

PEMERIKSAAN LAPANGAN

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Pemeriksaan

Pasal 3

(1) Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak di Unit Pelaksana Pemeriksaan, yaitu Kantor Pelayanan Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

(2) Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dapat bertindak sebagai Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili atau Unit Pelaksana Pemeriksaan Lokasi sesuai dengan wilayah kerjanya.

(3) Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili.

Pasal 4

(1) Dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertindak sebagai Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili, Unit Pelaksana Pemeriksaan tersebut dapat melakukan Pemeriksaan Lapangan atas satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

(2) Dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertindak sebagai Unit Pelaksana Pemeriksaan Lokasi, Unit Pelaksana Pemeriksaan tersebut dapat melakukan Pemeriksaan

Lapangan atas satu atau beberapa jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

(3) Dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili melakukan Pemeriksaan Lapangan atas seluruh jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili tersebut dapat melakukan Pemeriksaan Lapangan di lokasi usaha atau tempat kegiatan usaha atau tempat pekerjaan bebas Wajib Pajak atau dapat melakukan permintaan Pemeriksaan kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan Lokasi sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Tim Pemeriksa Pajak, Surat Perintah Pemeriksaan, dan Surat Tugas

Pasal 5

(1) Pemeriksaan Lapangan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan.

(2) Dalam hal diperlukan, Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Pemeriksa Pajak.

(3) Susunan tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau beberapa anggota tim.

(4) Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh seorang atau lebih pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang bukan Pemeriksa Pajak tetapi memiliki kemampuan tertentu, misalnya kemampuan di bidang teknologi informasi.

(5) Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dibantu oleh seorang atau lebih tenaga ahli yang memiliki keahlian tertentu seperti penerjemah bahasa atau ahli di bidang teknologi informasi yang berasal dari luar Direktorat Jenderal Pajak, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak

bukan sebagai Pemeriksa Pajak.

(6) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas berdasarkan Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 6

(1) Surat Perintah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.

(2) Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 7

(1) Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak diubah, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan tidak perlu memperbarui Surat Perintah Pemeriksaan tetapi harus menerbitkan Surat Tugas.

(2) Dalam hal perubahan susunan tim Pemeriksa Pajak disebabkan pengalihan pelaksanaan Pemeriksaan ke Unit Pelaksana Pemeriksaan yang lain, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan baru harus menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan sebelum melanjutkan pelaksanaan Pemeriksaan.

(3) Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat Perintah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wajib Pajak.

Bagian Ketiga

Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

dan Pertemuan Dengan Wajib Pajak

Pasal 8

(1) Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai akan dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

(2) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan.

(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Surat Perintah Pemeriksaan.

(4) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti

pengiriman.

(5) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:

a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau

b. pihak yang mewakili Wajib Pajak, yaitu:

1) pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan; atau

2) anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi.

Pasal 9

(1) Pemeriksa Pajak dalam pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak untuk menjelaskan:

a. alasan dan tujuan Pemeriksaan;

b. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;

c. hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak berada di tempat, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

(3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan setelah Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

(4) Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Pertemuan Dengan Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, atau oleh tim Pemeriksa Pajak dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

(5) Dalam hal Wajib Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) menolak menandatangani Berita Acara Pertemuan Dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemeriksa Pajak membuat catatan mengenai penolakan lersebut pada Berita Acara Pertemuan Dengan Wajib Pajak.

(6) Dalam hal Pemeriksa Pajak telah menandatangani Berita Acara Pertemuan Dengan Wajib Pajak dan telah membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan berita acara, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dianggap Ielah dilaksanakan.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 10

(1) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

(2) Apabila Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya, jangka waktu Pemeriksaan Lapangan dihitung sejak tanggal dikirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 40 Undang-Undang KUP.

(3) Dengan alasan tertentu, jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.

(4) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:

a. Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;

b. ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis pajak;

c. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga; 

d. terdapat indikasi transaksi transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan; 

e. terdapat permintaan Pemeriksaan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan Lokasi; atau 

f. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan.

(5) Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling banyak 5 (lima) kali sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian, dan jangka

waktu Pemeriksaan Lapangan menjadi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 11

(1) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pemeriksa Pajak harus mengajukan permohonan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan sebelum jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berakhir.

(2) Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).

(3) Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan harus menyampaikan persetujuan atau penolakan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan kepada Pemeriksa Pajak sebelum jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berakhir.

(4) Apabila dilakukan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan harus memberitahukan perpanjangan jangka waktu tersebut kepada Wajib Pajak dengan rnenyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan sebelum jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat (1) berakhir.

(5) Apabila perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan dilakukan karena ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), prosedur perpanjangan

jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus dilakukan setiap kali akan dilakukan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebelum jangka waktu perpanjangan yang telah disetujui sebelumnya berakhir.

Pasal 12

(1) Apabila permohonan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditolak oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan dan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berakhir, Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan.

(2) Apabila permohonan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan dan jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 10 ayat (5) berakhir, Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan.

(3) Dalam hal Pemeriksaan Lapangan dilakukan sehubungan dengan Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Undang-Undang KUP, jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), atau Pasal 10 ayat (5) harus memperhatikan jangka waklu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan tersebut.

Bagian Kelima

Penyelesaian Pemeriksaan

Pasal 13

Pemeriksaan Lapangan diselesaikan dengan cara:

a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir;

b. membuat Laporan Hasil Pemeriksaan, sebagai dasar penerbilan surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; atau

c. mengusulkan Pemeriksaan bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 14

(1) Penghentian Pemeriksaan Lapangan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayal (5) tidak ditemukan dalam jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

b. Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan lerhadap Surat Pemberitahuan yang bukan merupakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Undang-Undang KUP, disetujui oleh pejabat yang berwenang untuk dilakukan Pemeriksaan Bukli Permulaan; atau

c. Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Undang-Undang KUP ditangguhkan karena:

1) Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan tidak dilanjutkan dengan penyidikan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak;

2) Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP;

3) Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 Undang-Undang KUP; atau

4) Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

(2) Yang dimaksud dengan tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah apabila Wajib Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) tidak ditemukan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak Pemeriksa Pajak harus menyampaikan Surat Pemberilahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(3) Pemeriksaan Lapangan yang dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan kembali apabila di kemudian hari Wajib Pajak ditemukan.

Pasal 15

(1) Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Undang-Undang KUP, tidak ditemukan dalam jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat (1);

b. Wajib Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan ditemukan dan Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

c. Wajib Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan ditemukan dan permohonan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan ditolak oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1 ); atau 

d. Wajib Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan ditemukan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(2) Yang dimaksud dengan tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a adalah apabila Wajib Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) tidak ditemukan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak Pemeriksa Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(3) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan melanjutkan tahapan Pemeriksaan Lapangan sampai dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan.

(4) Apabila Pemeriksa Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pemeriksa Pajak harus melanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Bagian Keenam 

Peminjaman Dokumen

Pasal 16

(1) Buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa Pajak membuat Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen.

(2) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum diperolehiditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana d1maksud pada ayat (1 ), Pemeriksa Pajak membuat Sura! Permintaan Peminjaman Buku, Catalan, dan Dokumen yang dilampiri dengan Daftar Buku, Catalan, dan Dokumen yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan.

(3) Setiap penyerahan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak yang berkaitan dengan pemenuhan Sura! Permintaan Peminjaman Buku, Catalan, dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa Pajak harus

membuat · Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catalan, dan Dokumen.

(4) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau berupa data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak harus membuat Sura! Pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada tim Pemeriksa Pajak adalah

sesuai dengan aslinya.

(5) Dalam hal untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Pemeriksa Pajak:

a. dapat meminta bantuan kepada Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak; atau

b. meminta bantuan kepada seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) maupun yang berasal dari luar Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), dengan menggunakan Sural Permintaan Bantuan Tenaga Ahli.

Pasal 17

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan:

a. Sura! Peringatan I setelah 2 (dua) minggu sejak tanggal penyampaian Sura! Permintaan Peminjaman Buku, Catalan, dan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);

b. Sura! Peringatan II setelah 3 (tiga) minggu sejak tanggal penyampaian Sura! Permintaan Peminjaman Buku, Catalan, dan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

(2) Setiap Sura! Peringatan yang disampaikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Daftar Buku, Catalan, dan Dokumen yang Belum Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan.

(3) Apabila setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal penyampaian Sural Permintaan Peminjaman Buku, Catalan, dan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Wajib Pajak tetap tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat . Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Peminjaman Buku, Catalan, dan Dokumen disertai rincian daftar buku, catatan, dan dokumen

yang wajib dipinjamkan namun belum diserahkan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak telah meminjamkan seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan la1n yang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catalan dan Dokumen.

Pasal 18

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta berdasarkan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Peminjaman Buku, Catalan, dan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pemeriksa Pajak harus menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan bukti kompeten yang cukup sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak, Pemeriksa Pajak harus menguraikan alasan dan pertimbangannya dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Pemeriksaan Lapangan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Pemeriksa Pajak !idak dapat melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(4) Dalam hal Pemeriksaan Lapangan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dan Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa Pajak mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Bagian Ketujuh

Penolakan Pemeriksaan

Pasal 19

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang KUP, Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani Sural Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani Sura! Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 20

(1) Dalam hai Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak tidak berada di tempat pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan:

a. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang ada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b yang dapat mewakili Wajib Pajak terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya; atau

b. Pemeriksaan dapat ditunda.

(2) Dalam hal dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan untul< keperluan pengamanan, Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan sebelum melakukan penundaan.

(3) Pemeriksaan Lapangan yang ditunda sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf b, dilanjutkan Pemeriksaannya apabila:

a. Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak berada di tempat; atau

b. Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak tidak berada di tempat namun ada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b yang dapat mewakili Wajib Pajak, dengan terlebih dahulu meminta kepada pihak tersebut untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran Pemeriksaan.

(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Pemeriksa Pajak harus menyampa1kan Sural Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dif11aksu~ dalam Pasal 8 ayat (3), Wajib Paja~, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak te,_ap !Jdak berada d1 tempat, dan t1dak ada p1hak sebagaimana d1maksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b yang dapat mewakili Wajib Pajak, WajJb Pajak d1anggap menolak untuk dilakukan Pemeriksaan Lapangan.

(5) Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak untuk dilakukan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Wajib Pajak Tidak Berada di Tempat yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

(6) Dalam hal pihak yang diminta untuk mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan Lapangan, pihak tersebut harus menandatangani Sural Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan.

(7) Dalam hal pihak yang diminta untuk mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 21

Tim Pemeriksa Pajak berdasarkan:

a. Sural Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1 );

b. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);

c. Berita Acara Wajib Pajak Tidak Berada di Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5);

d. Sural Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6); atau e. Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7), dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan atau mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Bagian Kedelapan

Penyegelen

Pasal 22

Penyegelan dapat dilakukan apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan:

a. Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruang serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak;

b. Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;

c. Wajib Pajak, wakil alau kuasa dari Wajib Pajak tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda; dan/atau

d. Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak tidak berada di tempat, dan pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak menolak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.

Bagian Kesembilan

Perminlaan Keterangan dan/atau Penjelasan

Pasal 23

(1) Untuk memperoleh penjelasan/kelerangan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan dapat memanggil Wajib Pajak dengan menggunakan Sural Panggilan Unluk Memberikan Keterangan.

(2) Penjelasan/keterangan Wajib Pajak yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1 ), apabila dipandang perlu dapat diluangkan dalam Berila Acara Pemberian Kelerangan Wajib Pajak.

Pasal 24

(1) Pemeriksa Pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan, dapat meminta keterangan dan/atau bukli yang berkailan dengan Pemeriksaan Lapangan yang sedang dilakukan lerhadap Wajib Pajak kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang KUP secara lertulis, dengan menggunakan Sural Perminlaan Keterangan alau Bukti.

(2) Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dilerimanya Sural Permintaan Keterangan atau Bukti atau sura! izin dari pihak yang berwenang.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal (2) lidak dipenuhi, Pemeriksa Pajak segera menyampaikan Sural Peringalan I.

(4) Apabila Sural Peringalan I tidak dipenuhi, Pemeriksa Pajak segera menyampaikan Sural Peringatan II.

(5) Apabila Sural Peringatan II juga tidak dipenuhi, Pemeriksa Pajak segera membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak Ketiga yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

(6) Apabila permintaan keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi berdasarkan Berila Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak Ketiga, pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang KUP dapat dipidana sesuai ketentuan Pasai41A Undang-Undang KUP.

Bagian Kesepuluh

Pemberitahuan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pasal25

(1) Hasil Pemeriksaan Lapangan unluk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan, dan kepada Wajib Pajak diberikan hak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(2) Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Daftar Temuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara langsung oleh Pemeriksa Pajak atau melalui kurir.

(3) Dalam hal penyampaian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d1anggap t1dak ef1s1en, Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Daftar Temuan Pemeriksaan dapat dikirimkan melalui faksimili, pos dengan bukt1 peng1nman sural, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(4) Dalam hal Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dapat disampaikan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

(5) Penyampaian Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Daftar Temuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 26

(1) Dalam hal Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani Sural Pernyataan Penolakan Menerima Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani Sural Pernyataan Penolakan Menerima Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Menerima Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 27

(1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis alas Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dalam bentuk:

a. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau

b. Sural sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.

(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak.

(3) Yang dimaksud dengan Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tanggal diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 angka 41 Undang-Undang KUP.

(4) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

(5) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak harus menyampaikan Sural Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan Hasil Pemeriksaan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berakhir.

(6) Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:

a. menyampaikan tanggapan tertulis se!elah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa menyampaikan Sural Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam batas waktu yang ditentukan;

b. melakukan perpanjangan jangka waklu penyampaian langgapan lertulis sebagaimana dimaksud pada ayal (4), namun menyampaikan langgapan lertulis selelah berakhirnya jangka waklu perpanjangan; alau

c. menyampaikan Sural Pemberilahuan Perpanjangan Jangka Waklu Penyampaian Tanggapan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayal (5) selelah batas waklu yang ditentukan.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan lertulis alas Sural Pemberilahuan Hasil Pemeriksaan, atau dianggap lidak menyampaikan langgapan tertulis alas Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayal (6), Pemeriksa Pajak membual Berila Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan Tertulis Alas Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pasal28

(1) Dalam rangka melaksanakan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1 ), kepada Wajib Pajak harus disampaikan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang

mencanlumkan hari dan tanggal dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(2) Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waklu paling lama 3 (tiga) hari kerja lerhilung sejak:

a. diterimanya langgapan tertulis alas Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) alau Pasal 27 ayal (4);

b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau Pasal 27 ayat (4), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan lertulis alas Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

c. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayal (2), dalam hal Wajib Pajak dianggap lidak menyampaikan langgapan lertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayal (6) huruf a alau Pasal 27 ayal (6) huruf c;

d. berakhirnya jangka waklu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayal (4), dalam hal Wajib Pajak dianggap lidak menyampaikan langgapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf b;

e. berakhirnya jangka waklu sebagaimana dimaksud dalam 27 ayal (2), dalam hal Wajib Pajak menolak menerima Sural Pemberilahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1 ).

(3) Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara langsung oleh Pemeriksa Pajak atau melalui kurir.

(4) Dalam hal penyampaian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dianggap lidak efisien, Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dapal dikirimkan melalui faksimili, melalui pos dengan bukli

pengiriman sural, alau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(5) Dalam hal Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Wajib Pajak lidak berada di lempal, undangan lersebul dapal disampaikan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

Pasal 29

(1) Dalam hal Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Wajib PaJak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima undangan tersebut, Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak harus

menandatangani Sural Pernyataan Penolakan Menerima Undangan Pernbahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani Sural Pernyataan Penolakan Menerima Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Menerima Undangan

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 30

(1) Apabila Wajib Pajak:

a. menyampaikan Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau Pasal 27 ayat (4); dan

b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1 ), Pemeriksa Pajak membuat Risalah Pembahasan dengan mendasarkan pada Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.

(2) Berdasarkan Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan lhtisar Hasil Pembahasan Akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.

Pasal 31

(1) Apabila Wajib Pajak:

a. menyampaikan Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dalam jangka

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau Pasal 27

ayat (4); dan

b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan

hari dan tanggal yang tercantum dalam Undangan Pembahasan Akhir

Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1 ),

Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam

Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim

Pemeriksa Pajak.

(2) Berdasarkan Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka

Pembahasan Akhir Hasil Perneriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ),

Pemeriksa Pajak membuat:

a. Risalah Pembahasan dengan mendasarkan pada Lembar Pernyataan

Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ditandatangani oleh tim

Pemeriksa Pajak; dan

b. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan

lhtisar Hasil Pembahasan Akhir untuk ditandatangani oleh tim Pemeriksa

Pajak dan Wajib Pajak.

/(3) Dalam ...

-17-

(3) Dalam hal Pemeriksa Pajak telah menandatangani Berita Acara

Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan dianggap telah dilakukan.

Pasal32

(1) Apabila Wajib Pajak:

a. menyampaikan sural sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (1) huruf b dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2) atau Pasal 27 ayat (4); dan

b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan

tanggal yang tercantum dalam Undangan Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1),

Pemeriksa Pajak harus melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

dengan Wajib Pajak dengan mendasarkan pada sural sanggahan yang

disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1)

dimulai pada hari dan tanggal yang tercantum dalam Undangan Pembahasan

Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1 ).

(3) Berdasarkan hasil Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pad a ayat (1 ), Pemeriksa Pajak membuat Risalah Pembahasan,

yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.

(4) Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat dalam Risalah Pembahasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Wajib Pajak tidak mengajukan

permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan,

Risalah Pembahasan tersebut digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai dasar

untuk membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang

dilampiri dengan lhtisar Hasil Pembahasan Akhir, yang ditandatangani oleh tim

Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.

(5) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani:

a. Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau

b. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan/atau lhitisar Hasil

Pembahasan Akhir sebagaimana dimaksud pad a ayat (4),

Pemeriksa Pajak membuat catatan mengenai penolakan tersebut dalam

Risalah Pembahasan, Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,

dan/atau lhtisar Hasil Pembahasan Akhir.

Pasal33

(1) Apabila Wajib Pajak:

a. menyampaikan sural sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (1) huruf b dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2) atau Pasal 27 ayat (4); dan

b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan

hari dan tanggal yang tercantum dalam Undangan Pembahasan Akhir

Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1 ),

Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam

Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim

Pemeriksa Pajak.

(2) Berdasarkan Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ),

Pemeriksa Pajak membuat:

a. Risalah Pembahasan dengan mendasarkan pada sural sanggahan yang

disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)

huruf a yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak; dan

/b. Berita ..

-18-

b. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan

lhllsar Hasll Pembahasan Akhir untuk ditandatangani oleh tim Pemeriksa

Pajak dan Wajib Pajak.

(3) Dalam hal tim Pemeriksa Pajak telah menandatangani Berita Acara

Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan dianggap telah dilakukan.

Pasal34

(1) Apabila Wajib Pajak:

a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis alas hasil Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau Pasal 27 ayat (4),

atau dianggap tidak menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6); dan

b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan

tanggal yang tercantum dalam Undangan Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1 ),

Pemeriksa Pajak tetap melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

dengan Wajib Pajak.

(2) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimulai pada hari dan tanggal yang tercantum dalam Undangan Pembahasan

Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1 ).

(3) Berdasarkan hasil Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1 ), Pemeriksa Pajak membuat Risalah Pembahasan,

yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.

(4) Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat dalam Risalah Pembahasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Wajib Pajak tidak mengajukan

permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan,

Risalah Pembahasan tersebut digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai dasar

untuk membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang

dilampiri dengan lhtisar Hasil Pembahasan Akhir, yang ditandatangani oleh tim

Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.

(5) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani:

a. Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau

b. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan/atau lhtisar Hasil

Pembahasan Akhir sebagaimana dimaksud pad a ayat (4),

Pemeriksa Pajak membuat catatan mengenai penolakan tersebut dalam

Risalah Pembahasan, Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,

dan/atau lhtisar Hasil Pembahasan Akhir.

Pasal35

(1) Apabila Wajib Pajak:

a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau Pasal 27 ayat (4),

atau dianggap tidak menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6); dan

b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan

hari dan tanggal yang tercantum dalam Undangan Pembahasan Akhir

Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal28 ayat (1),

Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam

Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim

Pemeriksa Pajak.

/(2) Berdasarkan ...

-19-

(2) Berdasarkan Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka

PembahC~san Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1)

Pemeriksa Pajak membuat:

a. Risalah Pembahasan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak; dan

b. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan

lhtisar Hasil Pembahasan Akhir untuk ditandatangani oleh tim Pemeriksa

Pajak dan Wajib Pajak.

(3) Dalam hal tim Pemeriksa Pajak Ieiah menandatangani Berita Acara

Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan dianggap telah dilakukan.

Pasal36

(1) Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat dalam Risalah Pembahasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) atau Pasal 34 ayat (3), Wajib

Pajak dapat mengajukan Sural Permohonan Pembahasan Dengan Tim Quality

Assurance Pemeriksaan, kepada:

a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan Unit Pelaksana

Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan dilakukan oleh Kantor Pelayanan

Pajak; atau

b. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan

oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan,

agar perbedaan tersebut dibahas terlebih dahulu dengan Tim Quality

Assurance Pemeriksaan.

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan Sural Permohonan Pembahasan Dengan Tim

Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) apabila:

a. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Pemeriksa Pajak

diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja yang

dihitung sejak Wajib Pajak harus datang sesuai dengan hari dan tanggal

yang tercantum dalam Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1 );

b. Risalah Pembahasan Ieiah ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan

Wajib Pajak; dan

c. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan belum ditandatangani

oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, atau Pemeriksa Pajak belum

membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan Berita Acara

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan oleh Wajib Pajak.

(3) Sural Permohonan Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat pada

hari kerja berikutnya sejak penandatanganan Risalah Pembahasan.

(4) Wajib Pajak harus mencantumkan nomor telepon atau nomor faksimili dalam

Sura! Permohonan Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal37

(1) Berdasarkan sural permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 ayat (1 ), Tim Quality Assurance Pemeriksaan melalui Kepala Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

harus mengundang Wajib Pajak untuk melakukan pembahasan alas

perbedaan pendapat dalam Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (3) atau Pasal 34 ayat (3), dengan menyampaikan

Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance

Pemeriksaan.

/(2) Undangan ...

-20-

(2) Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara

langsung, melalui kurir, faksimili, pos dengan bukti pengiriman sural, atau jasa

pengrnman larnnya dengan bukti pengiriman,

Pasal38

(1) Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dilakukan oleh Tim

Quality Assurance Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak, dan Wajib Pajak,

(2) Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sudah harus mulai dilakukan paling lam bat 3 (tiga) hari

kerja setelah diterimanya Sural Permohonan Pembahasan Dengan Tim

Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat (1 ),

(3) Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pad a ayat (1) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) hari kerja sejak dimulainya pembahasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2),

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan dengan Tim Quality

Assurance Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum

dalam Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Dengan Tim Quality

Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1 ),

pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan harus tetap

dilakukan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan dan tim Pemeriksa Pajak.

Pasal39

(1) Susunan Tim Quality Assurance Pemeriksaan terdiri dari seorang ketua,

seorang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.

(2) Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang melakukan pembahasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1 ), sekurang-kurangnya diwakili

oleh ketua, sekretaris, dan 1 (satu) anggota.

(3) Tim Pemeriksa Pajak yang melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 ayat (1), sekurang-kurangnya diwakili oleh 1 (satu) orang dari

tim Pemeriksa Pajak.

Pasal40

(1) Hasil pernbahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan harus

dituangkan dalam Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan,

(2) Dalam hal Wajib Pajak hadir dalam pembahasan dengan Tim Quality

Assurance Pemeriksaan:

a, Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1 ), ditandatangani oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan, tim

Pemeriksa Pajak, dan Wajib Pajak;

b. apabila Wajib Pajak menolak menandatangani Risalah Tim Quality

Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), Tim

Quality Assurance Pemeriksaan membuat catatan mengenai penolakan

tersebut dalam Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan,

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan dengan Tim Quality

Assurance Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum

dalam Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Dengan Tim Quality

Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1 ):

a. Tim Quality Assurance Pemeriksaan membuat Berita Acara Ketidakhadiran

Wajib Pajak Dalam Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance

Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Quality Assurance

Pemeriksaan;

/b, Risalah."

-21-

b. Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1 ), d1tandatangani oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan dan tim

Pemeriksa Pajak.

(4) Dalam hal Tim Quality Assurance Pemeriksaan telah menandatangani Berita

Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Pembahasan Dengan Tim Quality

Assurance Pemenksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,

pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dianggap telah

dilakukan.

(5) Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayal (1) dan Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (3) atau Pasal 34 ayat (3), digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai

dasar membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang

dilampiri lhtisar Hasil Pembahasan Akhir untuk dilandalangani oleh tim

Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.

Pasal41

Dalam hal Wajib Pajak:

a. menyatakan mengajukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance

Pemeriksaan atas perbedaan pendapal dalam Risalah Pembahasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) atau Pasal 34 ayat (3); dan

b. tidak menyampaikan Sural Permohonan Pembahasan Dengan Tim Quality

Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau

menyampaikan sural permohonan lersebut setelah balas waktu sebagaimana

dimaksud.dalam Pasal 36 ayat (3),

Pemeriksa Pajak berdasarkan Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (3) atau Pasal 34 ayat (3) membual Berila Acara

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan lhtisar Hasil

Pembahasan Akhir untuk ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib

Pajak.

Pasal42

(1) Dalam rangka menandatangani Berila Acara Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan dan lhtisar Hasil Pembahasan Akhir sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, Pasal 33 ayat (2) huruf b, Pasal 35 ayat (2)

huruf b, Pasal 40 ayal (5), alau Pasal 41, Pemeriksa Pajak harus memanggil

Wajib Pajak dengan mengirimkan Sura! Panggilan Untuk Menandatangani

Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(2) Sural Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir

Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan

secara langsung oleh Pemeriksa Pajak atau melalui kurir.

(3) Dalam hal penyampaian secara langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dianggap lidak efisien, Sural Panggilan Untuk Menandatangani Berita

Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dapat dikirimkan melalui

faksimili, melalui pos dengan bukti pengiriman sural, atau jasa pengiriman

lainnya dengan bukli pengiriman.

(4) Dalam hal Sural Panggilan Untuk Menandalangani Berita Acara Pembahasan

Akhir Hasil Pemeriksaan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak lidak

berada di tempat, sural panggilan tersebut dapal disampaikan kepada pihak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

(5) Dalam hal Wajib Pajak hadir dalam pembahasan dengan Tim Quality

Assurance Pemeriksaan, Sura! Panggilan Untuk Menandatangani Berita

Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayal (1) dapal disampaikan pad a saal penandalanganan Risalah Tim Quality

Assurance Pemeriksaan.

/Pasal 43 ...

-22-

Pasal43

(1) Dalam hal Sura! Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan

Akhir Hasil Pemeriksaan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil

atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima sura! panggilan tersebut

Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani Surat'

Pernyataan Penolakan Menerima Sura! Panggilan Untuk Menandatangani

Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak

menandatangani Sura! Pernyataan Penolakan Menerima Sura! Panggilan

Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), Pemeriksa Pajak membuat Be rita Acara

Penolakan Menerima Sura! Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim

Pemeriksa Pajak.

Pasal44

(1) Wajib Pajak harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak

Sura! Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak.

(2) Yang dirnaksud dengan sura! panggilan diterirna oleh Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah tanggal diterirna sebagaimana

dimaksud dalam Pasal1 angka 41 Undang-Undang KUP.

(3) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada

dalam Pasal 42 ayat (1 ), namun menolak menandatangani Be rita Acara

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan/atau lhtisar Hasil Pembahasan

Akhir, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam

Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan/atau lhtisar Hasil

Pembahasan Akhir.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud

pada dalam Pasal 42 ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat catatan pada Berita

Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai tidak dipenuhinya

panggilan.

Pasal45

Pajak yang te1·utang dalam sura! ketetapan pajak atau sura! tagihan pajak dihitung

sesuai dengan hasil Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali:

a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan, tetapi:

1) menyampaikan tanggapan tertulis berupa Lembar Pernyataan Persetujuan

hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau

2) menyampaikan tanggapan tertulis berupa sura! sanggahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1 ),

pajak yang terutang dihitung berdasarkan Sura! Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Wajib Pajak, dengan

memperhatikan tanggapan Wajib Pajak.

b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atau dianggap tidak

menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (1 ), pajak terutang dihitung berdasarkan Sural Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak

dianggap rnenyetujui hasil Pemeriksaan.

/Pasal46 ...

-23-

Pasal46

Risalah Pembahasan, Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan lhtisar

Hasil Pembahasan Akhir, dan/atau Risalah Tim Quality Assurance Peme,riksaan

merupakan bag ian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal47

Dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Pemeriksa

Pajak atau dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat

didampingi oleh Konsultan Pajak dan/atau Akuntan Publik yang melakukan audit

alas laporan keuangan Wajib Pajak untuk tahun pajak yang sedang diperiksa.

Pasal48

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan harus diselesaikan paling lama 3 (tiga)

minggu yang dihitung sejak Wajib Pajak harus hadir sesuai dengan hari dan

tanggal yang ditetapkan dalam Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sampai dengan

penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Pasal49

Dalam hal Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan

Sumir karena Pemeriksaannya ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti

Permulaan, ketentuan mengenai penyampaian Sural Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan dan pemberian hak hadir kepada Wajib Pajak dalam Pembahasan

Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan

Pasal 48 tidak berlaku.

Bagian Kesebelas

Pelaporan Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian Dokumen

Pasal50

(1) Setiap prosedur Pemeriksaan Lapangan yang ditempuh, pengujian yang

dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan serta simpulan yang

diambil sehubungan dengan fakta dan data yang ditemukan dalam

Pemeriksaan, harus dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.

(2) Laporan Hasil Pemeriksaan harus disusun berdasarkan Kertas Kerja

Pemeriksaan yang telah ditelaah oleh supervisor.

(3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan

oleh Pemeriksa Pajak sebagai dasar untuk membuat Nota Penghitungan.

Pasal 51

Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib

Pajak dengan menggunakan Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catalan

dan Dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Laporan Hasil

Pemeriksaan.

Bagian Kedua Belas

Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Pasal52

(1) Hasil Pemeriksaan atau sural ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan

Lapangan yang dilaksanakan tanpa:

Ia. penyampaian ...

-24-

a. penyampaian Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan· atau

'

b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,

dapat dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau

berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP.

(2) Dalam hal hasil Pemeriksaan Lapangan atau sura! ketetapan pajak dari hasil

Pemeriksaan Lapangan dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ),

proses Pemeriksaan Lapangan harus dilanjutkan dengan melakukan prosedur

penyampaian Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan

Akhir Hasil Pemeriksaan.

(3) Untuk melanjutkan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), prosedur penyampaian Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau

pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, harus dilakukan sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(4) Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan, penyampaian

Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau pelaksanaan Pembahasan Akhir

Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah

diterbitkan Sural Tugas kepada Pemeriksa Pajak yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Belas

Pengungkapan Wajib Pajak Dalam

Laporan Tersendiri Selama Pemeriksaan

Pasal53

(1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis

mengenai ketidakbenaran pengisian Sural Pemberitahuan yang telah

disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KUP, sepanjang Pemeriksa

Pajak belum menyampaikan Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

(2) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dilampiri dengan:

a. penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya dalam format Sural Pemberitahuan;

b. Sura! Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan atas pajak yang kurang

dibayar; dan

c. Sura! Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa

kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen).

(3) Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan dalam laporan tersendiri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksaan Lapangan tetap

dilanjutkan.

(4) Pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) oleh Pemeriksa Pajak diperlakukan sebagai tam bah an

informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi tim Pemeriksa

Pajak sebelum menyampaikan Sura! Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

(5) Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri

sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) mencerminkan keadaan yang

sebenarnya sesuai dengan hasil Pemeriksaan, pelunasan pajak yang kurang

dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan sebagai

kredit pajak dalam Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

(6) Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri

sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ternyata tidak mencerminkan keadaan

yang sebanarnya, pelunasan pajak yang kurang dibayar sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak

dalam Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

/(7) Terhadap ...

-25-

(7) Terhadap Sural Pernberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagairnana dimaksud

pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak

1nr.

(8) Pelunasan pajak yang kurang dibayar sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)

huruf b dan sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c dapal diperhilungkan sebagai pembayaran alas sural

kelelapan pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Bagian Keempat Belas

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan

Penangguhan Pemeriksaan

Pasal54

(1) Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila:

a. pada saal pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak

pidana di bidang perpajakan;

b. pada saat Wajib Pajak bad an diperiksa memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal18 ayat (4); atau

c. Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk dilakukan

Pemeriksaan La pang an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1 ),

Wajib Pajak dianggap menolak untuk dilakukan Pemeriksaan Lapangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), atau pihak yang diminta

untuk mewakili Wajib Pajak guna mernbantu kelancaran Pemeriksaan

menolak membantu kelancaran Pemeriksaan Lapangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6);

(2) Dalam hal Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan

alas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 178 Undang-Undang KUP, usulan Pemeriksaan Bukti

Permulaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disetujui oleh pejabat yang berwenang dan Pemeriksaan Lapangan

yang disetujui tersebut bukan merupakan Pemeriksaan alas permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 178 Undang-Undang KUP, pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan

dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) huruf b.

(4) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselujui oleh pejabal yang berwenang dan Pemeriksaan yang

disetujui tersebut terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Undang-Undang

KUP, penyelesaian Pemeriksaan Lapangan ditangguhkan sampai dengan:

a. Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan

penyidikan;

b. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan karena Wajib Pajak

mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP;

c. penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP;

d. penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 448 Undang-Undang KUP; atau

!e. diterimanya ...

-26-

e. diterimanya putusan pengadilan yang Ieiah mempunyai kekuatan hukum

tetap.

(5) Pemeriksa Pajak dalam rangka penangguhan Pemeriksaan Lapangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus membuat laporan kemajuan

pemeriksaan.

Pasal55

(1) Penghentian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 ayat (3) atau penangguhan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) dilakukan sebelum penerbitan Sural

Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan harus diberitahukan secara tertulis

kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Sural Pemberitahuan

Penghentian/Penangguhan Pemeriksaan Yang Ditingkatkan ke Pemeriksaan

Bukti Perrnulaan.

(2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud

disampaikan bersamaan dengan penyampaian Sural

Pemeriksaan Bukti Permulaan.

pad a ayat ( 1)

Pemberitahuan

(3) Pada saat pemberitahuan penghentian atau penangguhan Pemeriksaan

Lapangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), Pemeriksa Pajak

mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang

dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dipinjam dari Wajib Pajak

dengan menggunakan Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catalan

dan Dokumen.

Pasal56

(1) Pemeriksaan Lapangan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 ayat (4) dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila:

a. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan dan

tidak ada penerbitan sural ketetapan pajak;

b. penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau

c. diterirna putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf e yang menyatakan

Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

(2) Pemeriksaan Lapangan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 ayat (4) dihentikan dan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c apabila:

a. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan namun

diselesaikan dengan menerbitkan sural ketetapan pajak;

b. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena

Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP;

c. penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 448 Undang-Undang KUP; atau

d. diterima putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf e yang menyatakan

bahwa Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

(3) Dalam hal Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1 ), Wajib Pajak harus meminjamkan kern bali buku, catatan, dan/atau

dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain

yang telah dikembalikan oleh Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 55 ayat (3).

/(4) Dalam ...

-27-

(4) Dalam hal Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1 ), Jangka waktu Pemenksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1 ), ayat (3), atau ayat (5), diperpanjang untuk jangka waktu

paling lama 3 (tiga) bulan.

(5) Dalam hal Pemeriksaan Lapangan dihentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), penghenttan Pemenksaan tersebut harus diberitahukan kepada Wajib

PaJak dengan menyampaikan Sural Pemberitahuan Penghentian Pemeriksaan.

BAB Ill

PEMERIKSMN KANTOR

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Pemeriksaan

Pasal57

(1) Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak di Unit Pelaksana Pemeriksaan,

yaitu Kantor Pelayanan Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

(2) Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak

sebagai Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili atau Unit Pelaksana

Pemeriksaan Lokasi sesuai dengan wilayah kerjanya.

(3) Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertindak sebagai Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili.

Pasal 58

(1) Dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 ayat (1) bertindak sebagai Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili, Unit

Pelaksana Pemeriksaan tersebut dapat melakukan Pemeriksaan Kantor alas

satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa

Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun

tahun berjalan.

(2) Dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 ayat (1) bertindak sebagai Unit Pelaksana Pemeriksaan Lokasi, Unit

Pelaksana Pemeriksaan lersebut dapat melakukan Pemeriksaan Kantor alas

satu atau beberapa Masa Pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak

dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Bagian Kedua

Tim Pemeriksa, Sural Perinlah Pemeriksaan, dan Sural Tugas

Pasal 59

(1) Pemeriksaan Kantor dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam

suatu tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Sural Perintah Pemeriksaan.

(2) Susunan tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) terdiri

dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau beberapa

anggota tim.

(3) Sural Perintah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilerbitkan

untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu Bagian Tahun Pajak atau

Tahun Pajak yang sama atau untuk satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun

Pajak terhadap satu Wajib Pajak.

(4) Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh

seorang atau lebih pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang bukan Pemeriksa

Pajak tetapi memiliki kemampuan tertenlu, misalnya kemampuan di bidang

teknologi informasi.

/(5) Tim ...

-28-

(5) Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) juga dapat dibantu

oleh seorang atau lebih tenaga ahli yang memiliki keahlian tertentu seperti

penerjemah bahasa atau ahli di bidang teknologi informasi, yang berasal dari

luar D1rektorat Jenderal Pajak, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak

bukan sebagai Pemeriksa Pajak.

(6) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau

tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas berdasarkan Sura!

Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Direktur

Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak.

Pasal60

(1) Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak perlu diu bah, Kepala Unit Pelaksana

Pemeriksaan tidak perlu memperbarui Sura! Perintah Pemeriksaan tetapi

harus menerbitkan Sura! Tug as.

(2) Dalam hal perubahan susunan tim Pemeriksa Pajak disebabkan pengalihan

pelaksanaan Pemeriksaan ke Unit Pelaksana Pemeriksaan yang lain, Kepala

Unit Pelaksana Pemeriksaan baru harus menerbitkan Sura! Perintah

Pemeriksaan sebelum melanjutkan pelaksanaan Pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Pemanggilan dan Pertemuan Dengan Wajib Pajak

Pasal61

(1) Pemeriksa Pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan, memanggil

Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor dengan menggunakan Sura!

Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan yang dilampiri dengan Daf!ar Buku,

Catalan dan Dokumen Yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan.

(2) Sura! Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja

setelah tanggal Sura! Perintah Pemeriksaan.

(3) Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hari, tanggal, dan tempat

yang tercantum dalam Sura! Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan.

Pasal62

(1) Dalam hal Wajib Pajak:

a. memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 131 ayat (1 ); atau

b. menenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 131 ayat (1) dengan diwakili oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (5),

Pemeriksa Pajak harus memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak

dan Sura! Perintah Pemeriksaan atau Sura! Tugas kepada Wajib Pajak atau

kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

(2) Dalam hal Wajib Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (5) memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak harus

melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak atau dengan pihak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) untuk menjelaskan:

a. alasan dan tujuan Pemeriksaan;

b. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan

Pemeriksaan;

/c. hak ..

-29-

c. hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan

pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal

terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara tim Pemeriksa

Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(3) Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Pertemuan Dengan Wajib Pajak yang

ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, atau tim Pemeriksa

Pajak dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

(4) Dalam hal Wajib Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (5) menolak menandatangani Berita Acara Pertemuan Dengan Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat

catatan mengenai penolakan tersebut pada Berita Acara Pertemuan Dengan

Wajib Pajak.

(5) Dalam hal tim Pemeriksa Pajak Ielah menandatangani Berita Acara Pertemuan

Dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan telah membuat

catatan mengenai penolakan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah

dilaksanakan.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal63

(1) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota

keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Sural

Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil

Pemeriksaan.

(2) Dengan alasan tertentu, jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama

3 (tiga) bulan.

(3) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:

a. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau

Tahun Pajak lainnya;

b. ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis pajak;

c. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada

pihak ketiga; atau

d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Kepala Unit Pelaksana

Pemeriksaan.

(4) Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait

dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi

adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor

diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

Pasal64

(1) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), Pemeriksa Pajak harus

mengajukan permohonan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan

sebelum jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63 ayat (1) berakhir.

(2) Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan dapat menyetujui atau menolak

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksaan harus menyampaikan persetujuan atau

penolakan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor kepada

Pemeriksa Pajak sebelum jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) berakhir.

/(4) Apabila ..

-30-

(4) Apabila dilakukan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor Pemeriksa

Pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan harus memberitahukan

perpanjang_an jangka waktu tersebut kepada Wajib Pajak dengan

menyampa1kan Sura! Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu

Pemeriksaan sebelum berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Kantor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) berakhir.

Pasal65

(1) Apabila permohonan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) ditolak oleh Kepala Unit

Pelaksana Pemeriksaan, Pemeriksaan Kantor harus diselesaikan.

(2) Apabila perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) berakhir, Pemeriksaan Kantor harus

diselesaikan.

(3) Dalam hal Pemeriksaan Kantor dilakukan sehubungan dengan permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 178 Undang-Undang KUP, jangka waktu Pemeriksaan Kantor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) atau Pasal 63 ayat (2) harus

memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak.

Bagian Kelima

Penyelesaian Pemeriksaan

Pasal66

Pemeriksaan Kantor diselesaikan dengan cara:

a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan

Sumir;

b. membuat Laporan Hasil Pemeriksaan, sebagai dasar penerbitan sura!

ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan; atau

c. mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal67

(1) Penghentian Pemeriksaan Kantor dengan membuat Laporan Hasil

Pemeriksaan Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilakukan

dalam hal:

a. Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor tidak memenuhi

panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1 );

b. Pemeriksaan Kantor dilakukan terhadap Sural Pemberitahuan yang bukan

merupakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Undang-Undang KUP, disetujui

oleh pejabat yang berwenang untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti

Permulaan; atau

c. Pemeriksaan Kantor dilakukan alas permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178

Undang-Undang KUP ditangguhkan karena:

1) Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan 8ukti Permulaan dan tidak

dilanjutkan dengan penyidikan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan

sur at ketetapan pajak;

2) Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan tidak

dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak mengungkapkan

ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (3) Undang-Undang KUP;

/3) Wajib ...

-31-

3) Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan dilanjutkan

dengan penyrdrkan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak

dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448

Undang-Undang KUP; atau

4) Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan dilanjutkan

dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan

pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib

PaJak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

(2) Penghentian Pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan

Sumir dengan alasan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, dilakukan dalam hal Sural Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dikembalikan oleh pihak pos

atau jasa pengiriman lainnya karena Wajib Pajak tidak ditemukan.

(3) Pemeriksaan Kantor yang dihentikan dengan membuat Laporan Hasil

Pemeriksaan Sumir dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dapat dilakukan kembali apabila di kemudian hari Wajib Pajak

ditemukan.

Pasal68

(1) Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 66 huruf b dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor sehubungan dengan

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 178 Undang-Undang KUP, tidak ditemukan atau

tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63 ayat (1 );

b. Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor memenuhi panggilan

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan

Pemeriksaan Kantor dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) atau Pasal 63 ayat (2);

c. Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor memenuhi panggilan

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan

permohonan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor ditolak oleh

Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 65 ayat (1 ); atau

d. Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor memenuhi panggilan

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan Sural

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan belum dapat diselesaikan sampai

dengan berakhirnya perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).

(2) Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan alas Pemeriksaan yang belum dapat

diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus disampaikan

kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak

berakhirnya perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dan melanjutkan tahapan Pemeriksaan

Kantor sampai dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan.

(3) Apabila Pemeriksa Pajak telah menyampaikan Sural Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan sebelum

berakhirnya perpanjangan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 65 ayat (2), tim Pemeriksa Pajak harus melanjutkan tahapan

Pemeriksaan sampai dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan.

/Bagian ...

-32-

Bagian Keenam

Peminjaman Dokumen

Pasal69

(1) Wajib Pajak dalam rangka memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor harus

membawa buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola

secara elektronik serta keterangan lain sesuai deng&n Daftar Buku, Catalan

dan Dokumen Yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1 ).

(2) Terhadap buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola

secara elektronik serta keterangan lain yang dibawa pada saat Wajib Pajak

memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak

membuatBukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catalan, dan Dokumen.

(3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam berupa fotokopi

dan/atau berupa data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang

diperiksa harus membuat Sura! Pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data

yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak

adalah sesuai dengan aslinya.

Pasal70

(1) Pemeriksa Pajak dapat membuat Sura! Permintaan Peminjaman Buku,

Catalan, dan Dokumen yang dilampiri dengan Daftar Buku, Catalan, dan

Dokumen yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan, dalam hal

masih terdapat buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola

secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan tetapi belum terdapat

dalam lampiran Sura! Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1 ).

(2) Setiap penyerahan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang

dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak yang

berkaitan dengan pemenuhan Sural Permintaan Peminjaman Buku, Catalan,

dan Dokumen sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), Pemeriksa Pajak harus

membuat Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catalan, dan Dokumen.

Pasal71

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku,

catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik

serta keterangan lain, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan:

a. Sura! Peringatan I setelah 2 (dua) minggu sejak tanggal penyampaian

Sura! Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 61 ayat (1) atau Sura! Permintaan Peminjaman Buku, Catalan,

dan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal70 ayat (1);

b. Sura! Peringatan II setelah 3 (tiga) minggu sejak tanggal penyampaian

Sura! Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 61 ayat (1) atau Sura! Permintaan Peminjaman Buku, Catalan,

dan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).

(2) Setiap Sura! Peringatan yang disampaikan kepada Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pad a ayat (1) harus dilampiri dengan Daftar Buku, Catalan,

Dokumen yang Belum Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan.

(3) Apabila setelah 1 (satu) bulan sejak Sural Panggilan Dalam Rangka

Pemeriksaan atau Sura! Permintaan Peminjaman Sura! Permintaan

Peminjaman Buku, Catalan, dan Dokumen dikirim, Wajib Pajak tetap tidak

atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan dokumen, termasuk

data yang dikelola secara elektronik, atau tidak memberikan keterangan yang

diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya

Permintaan Peminjaman Buku, Catalan, dan Dokumen disertai rincian daftar

buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan namun belum diberikan.

/(4) Dalam ...

-33-

(4) Dalam hal Wajib Pajak telah meminjamkan seluruh buku, catatan, dan/atau

dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, serta keterangan lain

yang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat Berita Acara Pemenuhan

Seluruh Peminjaman Buku, Catalan dan Dokumen.

Pasal 72

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku,

catatan, dan dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, atau

!idak memberikan keterangan yang diminta berdasarkan Berita Acara Tidak

Dipenuhinya Permintaan Peminjaman Buku, Catalan, dan Dokumen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), tim Pemeriksa Pajak harus

menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengujian dalam rangka

menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan bukti kompeten

yang cukup sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal tim Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukan pengujian dalam

rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak yang disebabkan

keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), tim Pemeriksa Pajak harus

menguraikan alasan dan pertimbangannya dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan tim Pemeriksa Pajak

tidak dapat melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dan tim

Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukan pengujian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), tim Pemeriksa Pajak mengusulkan Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

Bagian Ketujuh

Penolakan Pemeriksaan

Pasal73

(1) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1 ), namun menolak untuk

dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak harus menandatangani Sura! Pernyataan

Penolakan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Sural Pernyataan Penolakan

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Pemeriksa Pajak

membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim

Pemeriksa Pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulari sejak Sura! Panggilan

Dalam Rangka Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak sama

sekali tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak dianggap

menolak untuk diperiksa dan Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Tidak

Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan Oleh Wajib Pajak.

(4) Yang dimaksud dengan tanggal diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal diterima sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 41 Undang-Undang KUP.

(5) Wajib Pajak dianggap menolak untuk diperiksa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) apabila Sura! Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) tidak dikembalikan oleh pihak pos atau jasa

pengiriman lainnya.

(6) Pemeriksa Pajak berdasarkan:

a. Sura! Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1 );

/b. Berita

-34-

b. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2); atau

c. Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan Oleh Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan atau mengusulkan

Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Bagian Kedelapan

Permintaan Keterangan dan/atau Penjelasan

Pasal74

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak dapat

meminta penjelasan yang lebih rinci dari Wajib Pajak atau meminta

keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 Undang-Undang KUP.

(2) Permintaan penjelesan yang lebih rinci dari Wajib Pajak dan/atau keterangan

dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim

Pemeriksa Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam

Pasal 23 dan Pasal 24.

Bagian Kesembilan

Pemberitahuan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pasal75

(1) Hasil Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dan Wajib

Pajak diberikan hak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(2) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan dan pemberian hak hadir kepada Wajib

Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur

dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 48.

(3) Dalam hal Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dihentikan dengan membuat Laporan Hasil

Pemeriksaan Sumir karena Pemeriksaannya ditindaklanjuti dengan

Pemeriksaan Bukti Permulaan, ketentuan mengenai penyampaian

pemberitahun hasil Pemeriksaan dan pemberian hak hadir kepada Wajib

Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pad a ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku.

Bagian Kesepuluh

Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Pasal76

(1) Setiap prosedur Pemeriksaan Kantor yang ditempuh, pengujian yang

dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan serta simpulan yang

diambil sehubungan dengan fakta dan data yang ditemukan dalam

pemeriksaan, harus dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.

(2) Laporan Hasil Pemeriksaan harus disusun berdasarkan Kertas Kerja

Pemeriksaan yang Ielah ditelaah oleh supervisor.

(3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan

oleh tim Pemeriksa Pajak sebagai dasar untuk membuat Nota Penghitungan.

/Pasal 77 ...

-35-

Pasal77

Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib

PaJak dengan menggunakan Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catalan

dan Dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Laporan Hasil

Pemeriksaan.

Bagian Kesebelas

Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Pasal78

(1) Hasil Pemeriksaan atau sura! ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan Kantor

yang dilaksanakan tanpa:

c. penyampaian Sura! Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau

d. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,

dapat dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau

berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP.

(2) Dalam hal hasil Pemeriksaan Kantor atau surat ketetapan pajak dari hasil

Pemeriksaan Kantor dibatalkan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ). proses

Pemeriksaan Kantor harus dilanjutkan dengan melakukan prosedur

penyampaian Sura! Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan

Akhir Hasil Pemeriksaan.

(3) Untuk melanjutkan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), prosedur penyampaian Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau

pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, harus dilakukan sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(4) Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan, penyampaian

Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau pelaksanaan Pembahasan Akhir

Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah

diterbitkan Sural Tugas kepada Pemeriksa Pajak yang ditunjuk.

Bagian Kedua Belas

Laporan Tersendiri Selama Pemeriksaan

Pasal79

(1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis

mengenai ketidakbenaran pengisian Sural Pemberitahuan yang telah

disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KUP, sepanjang tim

Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Sural Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan.

(2) Tindak lanjut proses Pemeriksaan Kantor alas pengungkapan ketidakbenaran

pengisian Sura! Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus

dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53.

Bagian Ketiga Belas

Usulan Pemeriksaan Bukti Pemulaan dan Penangguhan Pemeriksaan

Pasal80

(1) Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila:

a. pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak

pidana di bidang perpajakan;

/b. pada ...

-36-

b. pada $aat Wajib Pajak badan diperik$a memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4); atau

c. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan Kantor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 73.

(2) Dalam hal Pemeriksaan Kantor yang dilakukan merupakan Pemeriksaan atas

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 178 Undang-Undang KUP, usulan Pemeriksaan Bukti

Permulaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disetujui oleh pejabat yang berwenang dan Pemeriksaan Kantor yang

disetujui tersebut bukan merupakan Pemeriksaan alas permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 178 Undang-Undang KUP, pelaksanaan Pemeriksaan dihentikan

dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b.

(4) Dalam hal usulan Pemeriksaan 8ukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disetujui oleh pejabat yang berwenang dan Pemeriksaan Kantor yang

disetujui tersebut terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Undang-Undang

KUP, penyelesaian Pemeriksaan ditangguhkan sampai dengan:

a. Pemeriksaan 8ukti Permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan

penyidikan;

b. Pemeriksaan 8ukti Permulaan tidak dilanjutkan karena Wajib Pajak

mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP;

c. penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP;

d. penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 448 Undang-Undang KUP; atau

e. diterirnanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap.

(5) Tim Pemeriksa Pajak dalam rangka penanguhan Pemeriksaan Kantor

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus membuat laporan kemajuan

pemeriksaan.

Pasal81

( 1) Penghentian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80

ayat (3) atau penangguhan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 80 ayat (4) dilakukan sebelum penerbitan Sural Perintah

Pemeriksaan 8ukti Permulaan dan harus diberitahukan secara tertulis kepada

Wajib Pajak dengan menyampaikan Sural Pemberitahuan

Penghentian/Penangguhan Pemeriksaan Yang Ditingkatkan Ke Pemeriksaan

Bukti Permulaan.

· (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)

disampaikan bersamaan dengan penyampaian Sural Pemberitahuan

Pemeriksaan Bukti Permulaan.

(3) Pada saat pemberitahuan penghentian atau penangguhan Pemeriksaan

Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Pemenksa Pajak

mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang

dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dipinjam dari Wajib Pajak

dengan menggunakan Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catalan

dan Dokurnen.

Pasal 82

(1) Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila:

a. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan dan tidak ada penerbitan sural ketetapan pajak;

b. penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau

c. diterimil putusan pengadilan yang Ieiah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf e yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

(2) Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) dihentikan dan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, apabila:

a. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan namun diselesaikan dengan menerbilkan sural kelelapan pajak;

b. Pemeriksaan Bukti Permulaan lidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP;

c. penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 Undang-Undang KUP; atau

d. dilerima putusan pengadilan yang Ieiah mempunyai kekuatan hukum letap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf e yang menyatakan bahwa Wajib Pajak Ieiah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

(3) Dalam hal Pemeriksaan Lapangan dilanjulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Wajib Pajak harus meminjamkan kembali buku, catatan, dan/alau dokumen,.lermasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang telah dikembalikan oleh Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).

(4) Dalam hal Pemeriksaan Kantor dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1 ), atau ayat (2), diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(5) Dalam hal Pemeriksaan Kantor dihenlikan sebagaimana dimaksud pada ayal (2), penghenlian Pemeriksaan lersebul harus diberilahukan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Sura! Pemberitahuan Penghentian Pemeriksaan.

BABIV

PENYAMPAIAN KUESIONER PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Formulir Kuesioner Oleh Tim Pemeriksa Pajak

Pasal 83

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabililas Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib menyampaikan Formulir Kuesioner kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

(2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan Lapangan, penyampaian Formulir Kuesioner sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pertemuan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) alau ayat (2).

(3) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan Kantor penyampaian Formulir Kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayal (1) disampaikan bersamaan dengan pertemuan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayal (2).

(4) Pada saat penyampaian Formulir Kuesioner Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak harus menjelaskan kepada Wajib Pajak mengenai Kuesioner Pemeriksaan.

Bagian Kedua

Pengembalian Formulir Kuesioner Pemeriksaan

Pasal 84

Wajib Pajak dapat menyampaikan Formulir Kuesioner yang telah diisi kepada:

a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan adalah Direkorat Pemeriksaan dan Penagihan; atau

b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan adalah Kantor Pelayanan Pajak.

Bagian Ketiga

Evaluasi atas Kuesioner Pemeriksaan

Pasal 85

(1) Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan pengawasan atas penyampaian Formulir Kuesioner Pemeriksaan.

(2) Formulir Kuesioner Pemeriksaan yang telah dikembalikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, digunakan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas kepuasan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan Pemeriksaan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasa1 86

Jenis dan bentuk sural, dokumen dan/atau daftar yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, menggunakan formulir sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BABVI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku:

1. Terhadap Sura\ Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan sebelum tanggal 3 Mei 2011 dan sampai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini belum selesai, Pemeriksaannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nom or 1 g/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor.
2. Terhadap Sural Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan sejak tanggal 3 Mei 2011 dan belum diselesaikan sampai dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka prosedur Pemeriksaan yang belum selesai tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nom or 1 gJPJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

maap belum selesai dirapikan jadi masih acak2...